JAKARTA (LENSAKINI) – Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, baru-baru ini menggegerkan publik setelah ia menyebut bahwa oknum wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering melakukan praktik pemerasan terhadap aparat desa.
Dalam sebuah acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Desa pada 1 Februari 2025, Yandri mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemerasan ini kerap menghambat program pembangunan desa yang sudah direncanakan.
Pernyataan kontroversial ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari kalangan jurnalis dan LSM. Meskipun Yandri meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk turun tangan menanggulangi praktik pemerasan tersebut, banyak yang menilai bahwa isu yang disorot oleh Menteri Desa ini tidak cukup hanya dengan menyalahkan wartawan dan LSM.
Kritik keras juga muncul terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa, yang sering menjadi celah bagi munculnya praktik pemerasan.
Namun, langkah preventif juga sudah diambil oleh Kementerian Desa dengan meluncurkan aplikasi “Jaga Desa”. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat dan aparat desa untuk langsung melaporkan setiap dugaan pemerasan atau penyimpangan anggaran yang terjadi.
