Sejumlah pihak berpendapat bahwa pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel akan mengurangi peluang terjadinya pemerasan.
Mereka juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik dan pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran yang justru merugikan desa dan masyarakat.
