Jakarta – Dalam sebuah kejadian yang memicu kemarahan publik, sebanyak 18 anggota Paskibraka perempuan yang terpilih untuk upacara kenegaraan tahun 2024 dilaporkan dipaksa untuk melepas jilbab mereka saat proses pengukuhan. Peristiwa ini terjadi di tengah persiapan intensif yang dilakukan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia.
Menurut berbagai sumber, keputusan kontroversial ini diambil oleh panitia yang beralasan bahwa penggunaan jilbab tidak sesuai dengan aturan seragam Paskibraka.
Para anggota Paskibraka, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, awalnya menolak namun akhirnya terpaksa mematuhi perintah tersebut setelah menerima tekanan dari pihak panitia.
Kabar ini dengan cepat menyebar di media sosial, memicu gelombang kemarahan dari netizen yang mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama.
Banyak pihak menilai keputusan ini tidak hanya melanggar hak individu para anggota Paskibraka, tetapi juga mencederai nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang seharusnya dijunjung tinggi di Indonesia.
“Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Tindakan memaksa seseorang untuk melepaskan jilbabnya adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,” tulis salah satu netizen di Twitter, yang disambut ribuan dukungan dari pengguna lainnya.
Pihak keluarga dari para Paskibraka perempuan yang terkena dampak juga menyuarakan kekecewaan mereka, menyebut tindakan ini sebagai penghinaan terhadap keyakinan agama yang telah mereka pegang teguh.
Mereka menuntut agar pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan ini.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak panitia maupun pemerintah terkait insiden ini. Namun, desakan dari berbagai pihak agar kasus ini diusut tuntas semakin menguat, mengingat implikasi serius yang bisa ditimbulkan bagi keharmonisan sosial di Indonesia.
Sementara itu, berbagai organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan mulai bergerak untuk memberikan dukungan kepada para Paskibraka perempuan yang menjadi korban, serta menyerukan agar hak mereka sebagai warga negara yang beragama tetap dihormati dalam semua aspek kehidupan, termasuk di lingkungan upacara kenegaraan.
