Di tengah derasnya desakan publik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut merespons. Saat menggelar konferensi pers di Hambalang, Bogor, ia menegaskan bahwa dirinya tetap tunduk pada keputusan Presiden.
“Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” kata Listyo Sigit.
Sementara itu, isu reformasi Polri semakin menguat. Presiden Prabowo disebut akan membentuk komisi khusus untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Informasi itu disampaikan anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Pendeta Gomar Gultom, usai bertemu langsung dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” ujarnya.
Meski demikian, teknis dan detail pembentukan komisi reformasi Polri tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari Presiden Prabowo.
