TAPANULI SELATAN (LENSAKINI) – Pemerintah secara resmi menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dinilai berjalan cepat dan terkoordinasi.
Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera.
“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3).
Menurut Tito, percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama, dimulai dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address), hingga proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan dilanjutkan tahap pembangunan.
Proses pembangunan huntap tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta dukungan nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi langkah cepat Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat.
Kecepatan dan kelengkapan data tersebut turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak.
Selain DTH sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan, masyarakat juga menerima bantuan lainnya seperti Jaminan Hidup dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga Rp3 juta, serta stimulan ekonomi Rp5 juta.
“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.
Tito menekankan, keberhasilan penanganan bencana di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak bencana serupa. Ia juga mendorong kepala daerah di wilayah terdampak untuk meniru percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pembangunan huntap bagi korban bencana di Tapanuli Selatan menggunakan tiga skema, yakni huntap in situ oleh BNPB, huntap komunal oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri bagi masyarakat terdampak.
Dengan percepatan tersebut, penanganan pascabencana di Tapanuli Selatan kini dinilai menjadi contoh nasional dalam kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana
