LENSAKINI (LENSAKINI) – Wacana menghidupkan pilkada tidak langsung kembali mencuat dalam perdebatan publik. Isu ini kerap disikapi secara emosional, bahkan dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi.
Padahal, perdebatan tersebut semestinya diletakkan dalam kerangka evaluasi kebijakan, bukan sentimen semata.
Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan, H. Rusydi Nasution, menilai bahwa demokrasi tidak boleh dipersempit hanya pada satu mekanisme elektoral. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah hasil dari sistem tersebut bagi rakyat dan daerah.
“Demokrasi itu bukan sekedar soal memilih langsung atau tidak langsung, tetapi soal apakah sistem tersebut mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif, bersih, dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegas H. Rusydi Nasution.
Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan ini mengingatkan bahwa sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan beragam model pengisian jabatan kepala daerah pernah diterapkan, mulai dari penunjukan administratif, pemilihan melalui DPRD, hingga pilkada langsung seperti saat ini.
Seluruh model tersebut pernah berjalan dalam konteksnya masing-masing dan tidak serta-merta membuat pemerintahan daerah lumpuh.
Menurut Rusydi, pilkada langsung yang diterapkan sejak 2005 memang lahir dari semangat reformasi dan perluasan partisipasi rakyat.
Namun setelah hampir dua dekade berjalan, evaluasi menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan, terutama ketika praktik di lapangan menunjukkan tingginya biaya politik dan munculnya berbagai distorsi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Evaluasi pilkada langsung bukan berarti kita anti demokrasi. Justru ini bentuk kedewasaan berdemokrasi, ketika kita berani mengoreksi sistem yang terbukti menimbulkan politik biaya tinggi, mendistorsi tujuan kita berbangsa dan bernegara serta mengganggu fokus pelayanan publik,” ujarnya.
Mantan bankir ini juga menilai, dalam banyak kasus, kepala daerah terpilih justru tersandera oleh kepentingan politik jangka pendek, mulai dari beban balas jasa,modal uang hingga persiapan kontestasi berikutnya.
