Namun rencana ini tidak mulus di mata para pelaku industri. Beberapa platform e-commerce disebut menolak kebijakan tersebut dengan alasan biaya administrasi tambahan dan risiko eksodus pedagang kecil dari ranah digital.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Kebijakan serupa pernah diperkenalkan pada 2018, namun ditarik kembali hanya dalam waktu tiga bulan akibat gelombang penolakan dari industri.
Sementara itu, Kementerian Keuangan memilih bungkam saat diminta komentar. Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) pun enggan memberi pernyataan resmi, membuat wacana ini kian menjadi bola panas di tengah upaya pemerintah mendorong UMKM go digital.
Pakar perpajakan dan pelaku usaha kecil mendesak pemerintah untuk tidak hanya melihat sisi penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil pelapak yang baru bangkit pasca pandemi dan menghadapi ketatnya persaingan di marketplace.
“Kalau semua langsung dipajaki tanpa edukasi dan insentif, pelapak bisa hengkang, dan ekosistem e-commerce kita bisa kolaps dari bawah,” ujar seorang pelaku UMKM yang enggan disebut namanya.
