Kedua, pemerintah berencana menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN 2024. Ini meliputi penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan.
Sedangkan pertimbangan ketiga adalah pemerintah tengah menyusun grand design pengelolaan ASN 2025-2045 yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Penataan ASN nasional juga bakal disesuaikan dengan roadmap lima tahunan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Keempat, Rini mengungkapkan ada usul penundaan seleksi ASN oleh beberapa daerah. Ini akan ditempuh sejalan dengan penyelesaian penataan pegawai non-ASN yang lebih komprehensif.
“… Dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN, dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” usul sang menteri dalam raker tersebut.
“(Pemerintah) memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” janji Rini.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh merinci 15 instansi pemerintah daerah (pemda) yang belum melakukan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2024. Ia mengatakan ini terjadi di Papua yang terkendala masalah keamanan usai pemilihan kepala daerah (pilkada).
Kepala BKN tak bisa mematok tenggat waktu proses SKB di 15 instansi tersebut. Zudan menekankan nantinya BKN bakal menyesuaikan permintaan instansi terkait, mengingat ada perbedaan tingkat penyelesaian masalah keamanan di daerah.
Namun, Zudan menegaskan semua proses seleksi CASN 2024 berlangsung sesuai jadwal. Ia menyebut saat ini tengah dilakukan penetapan nomor induk CPNS, sejak 22 Februari 2025 dan ditargetkan rampung pada 23 Maret 2025.
