KPK menyebut bahwa praktik “phantom billing” ini sangat merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.
“KPK akan membawa kasus ini ke ranah pidana,” tegas Pahala. “Sementara itu, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sanksi berat bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terbukti terlibat dalam kasus ini.”
Dengan terbongkarnya kasus ini, masyarakat diharapkan lebih waspada dan pihak terkait lebih berhati-hati dalam mengelola klaim BPJS Kesehatan. Skandal ini juga menjadi peringatan keras bagi rumah sakit lain untuk tidak mencoba-coba melakukan penipuan serupa.
Kasus ini menambah panjang daftar penipuan yang melibatkan institusi kesehatan di Indonesia, menuntut tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
