Rico menegaskan bahwa pelayanan publik, khususnya di rumah sakit milik pemerintah, tidak boleh membebani tenaga kesehatan yang justru menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Ia juga meminta agar Direksi RSUD Pirngadi segera memberikan penjelasan resmi.
“Kalau benar ada pungutan di luar ketentuan yang wajar, akan kita koreksi. Saya juga minta pengelola parkir transparan soal skema tarif dan akses khusus bagi pegawai,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Pirngadi belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Namun tekanan publik kian meningkat seiring derasnya kritik di media sosial.
Banyak warganet menyayangkan jika benar tenaga kesehatan dibebankan tarif parkir yang dinilai tidak manusiawi, terlebih di rumah sakit milik pemerintah.
