JAKARTA (LENSAKINI) – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis dalam merespons dinamika konflik di Gaza, Palestina. Ribuan personel TNI direncanakan akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF), pasukan multinasional yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari skema stabilisasi kawasan.
Dengan rencana pengerahan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel, Indonesia disebut-sebut akan menjadi negara pertama yang berkontribusi dalam misi tersebut. Namun pemerintah menegaskan, keikutsertaan Indonesia memiliki batas yang jelas dan tidak bersifat tempur.
Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa partisipasi Indonesia sepenuhnya berada di bawah kendali nasional serta tunduk pada mandat hukum internasional.
“Indonesia menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional,” demikian keterangan Kemlu dikutip, Sabtu (14/2/2026).
Kemlu menjelaskan bahwa terdapat sejumlah national caveats atau pembatasan yang mengikat personel TNI selama bertugas. Mandat yang diberikan bersifat non-combat dan non-demilitarisasi. Artinya, keterlibatan Indonesia bukan untuk misi tempur maupun upaya perlucutan militer.
Fokus penugasan Indonesia lebih diarahkan pada aspek kemanusiaan, mulai dari perlindungan warga sipil, bantuan kesehatan, dukungan rekonstruksi, hingga pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina. Pemerintah juga menegaskan bahwa personel Indonesia tidak akan ditempatkan dalam posisi konfrontatif.
“Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun,” tulis Kemlu.
