JAKARTA (LENSAKINI) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di ambang krisis keuangan serius. Organisasi dunia itu diperingatkan berpotensi kehabisan dana operasional pada Juli 2026, menyusul memburuknya kondisi likuiditas akibat tunggakan iuran negara anggota, terutama Amerika Serikat.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan peringatan tersebut kepada negara-negara anggota melalui surat tertanggal 28 Januari.
Dalam surat itu, Guterres menegaskan PBB sedang menghadapi “krisis keuangan yang akan segera terjadi” dan, jika tren historis berlanjut, anggaran reguler organisasi dapat habis dalam enam bulan ke depan.
Kondisi ini diperparah oleh aturan anggaran internal PBB yang mewajibkan pengembalian dana tidak terpakai kepada negara anggota pada akhir siklus anggaran.
Aturan tersebut, menurut Guterres, justru menyulitkan organisasi menjaga arus kas. “Semakin banyak kita menabung, semakin banyak kita dihukum,” tulisnya.
Krisis pendanaan PBB bukan persoalan baru. Namun tekanannya meningkat sejak awal masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pemerintah AS mengambil pendekatan lebih selektif terhadap pendanaan lembaga internasional dan menolak membayar iuran wajib PBB, meski tetap mendukung sejumlah program kemanusiaan secara terbatas.
Daniel Forti, yang memimpin urusan PBB di International Crisis Group, menyebut krisis ini bersifat struktural dan kronis. “PBB telah dalam krisis keuangan yang terus-menerus,” katanya.
Menurut Forti, pembayaran sebagian utang oleh AS dapat menjadi katup pengaman sementara, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tanpa pelunasan tunggakan selama beberapa tahun.
