Secara tradisional, Amerika Serikat menanggung sekitar 22 persen anggaran reguler PBB. Saat ini, negara tersebut tercatat masih berutang sekitar 1,4 miliar dolar AS dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah kewajiban sekitar 767 juta dolar AS untuk anggaran berjalan. Bahkan pada 2025, Gedung Putih tidak membayar iuran wajib sebesar 826 juta dolar AS.
Meski pada Desember lalu AS menjanjikan 2 miliar dolar AS untuk badan kemanusiaan PBB, dana tersebut tidak mencakup kewajiban anggaran reguler. Sementara itu, Misi AS di PBB belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait krisis keuangan ini.
Tahun lalu, PBB sempat mengisyaratkan potensi kehabisan dana pada September, sebelum akhirnya melakukan pemotongan dan reformasi anggaran untuk bertahan. Namun situasi kini dinilai lebih berat. “Bahkan dibandingkan dengan tahun lalu, situasinya lebih buruk,” ujar Forti.
Sejak 2024, Guterres telah menggulirkan berbagai langkah penghematan dan reformasi. Anggaran PBB tahun ini dipangkas sekitar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sejumlah kebijakan simbolik juga diterapkan, termasuk penghentian penyediaan tisu kertas di toilet kantor pusat PBB di New York untuk menghemat biaya.
Meski demikian, kekurangan pendanaan dinilai terlalu besar untuk ditutup hanya melalui efisiensi internal. Dengan struktur anggaran yang bergantung pada kepatuhan negara anggota, masa depan keuangan PBB kini sangat ditentukan oleh keputusan politik negara-negara penyumbang utama.
Jika tidak ada perubahan signifikan, ancaman kebangkrutan PBB bukan lagi sekadar peringatan, melainkan risiko nyata bagi organisasi dunia tersebut.
