“Nah kerja bakti itulah yang menjadi kegiatan bahkan di banyak pesantren. Tapi kita akan evaluasi juga, tetap harus menggunakan standar PU. Tidak boleh ada lagi bangunan yang diproses tanpa melalui persetujuan PU,” jelasnya.
Sementara itu, Cak Imin juga meminta semua pesantren berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat jika ingin melakukan pembangunan.
Dia memastikan Menteri PU dan jajarannya akan mengaudit bangunan-bangunan ponpes yang rawan. “Semua pesantren, bayangkan 40 ribuan pesantren yang mandiri dan selama ini enggak mau diintervensi, kita akan minta supaya koordinasi. Jadi tidak lagi boleh sembarangan,” imbuh Cak Imin.
