JAKARTA (LENSAKINI) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tancap gas di sektor infrastruktur. Sebanyak 50 ruas jalan tol resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini menjadi sinyal kuat bahwa konektivitas masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedelapan atas regulasi PSN sebelumnya.
Aturan ini diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 dan mengikat seluruh penanggung jawab proyek untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dokumen perencanaan awal.
Regulasi itu juga menegaskan disiplin waktu pelaksanaan. Dalam ketentuannya disebutkan, “Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.” Ketentuan ini menjadi alarm keras agar proyek tidak berlarut-larut tanpa kejelasan.
