Dikatakannya, sejauh ini masih banyak sekolah SMA/K negeri Sumut yang menerapkan permintaan uang sekolah ke siswa. Maka dari itu, program ini akan segera dibentuk.
“Ada sebagian sekolah yang menerapkan uang SPP, uang seragam dan lain-lain. Inilah akan kita kaji untuk program sekolah gratis untuk SMA/K negeri. Tapi tidak untuk swasta ya,” jelasnya.
Belajar 5 Hari Tuai Prokontra
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merancang pembelajaran Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) hanya lima hari.
Hal ini berkaitan dengan ekonomi dan pariwisata di Sumut. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alex Sinulingga membenarkan rancangan pembelajaran SMA/K hanya lima hari.
Dikatakan Alex, penerapan pembelajaran selama lima hari itu mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2026/2027.
“Sekolah lima hari itu merupakan visi misi bapak gubernur Sumut (Bobby Nasution). Pelaksanaan sekolah lima hari itu berada di Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, berarti itu SMA/K baik negeri maupun swasta,” jelasnya saat diwawancarai, Minggu (4/5/2025).
Dikatakan Alex, saat ini sistem program belajar lima hari masih dalam kajian oleh pihaknya.”Insyaallah tahun ini sedang kita buat nanti kajiannya supaya bisa dilaksanakan paling cepat di tahun ajaran berikutnya, berarti tahun ajaran 2026/2027,” jelasnya.
Disinggung, apa yang menjadi dasar penerapan sekolah lima hari, Alex mengatakan berkaitan dengan ekonomi dan pariwisata di Sumut.”Ini berdampak terhadap pariwisata dan ekonomi di Sumut,” ucapnya.
Namun wacana sekolah 5 hari ini menuai prokontra.Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara akan memanggil Dinas Pendidikan agar menjelaskan kebijakan lima hari sekolah di tingkat SMA, SMK dan SLB pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Fajri Akbar, menyoroti soal program belajar mengajar lima hari di Sumut.
Dikatakannya, sebagai mitra kerja, sampai saat ini Dinas Pendidikan Sumatera Utara belum ada membicarakan kebijakan itu kepada lembaganya.
“Terkait program ini ya, kita melihat sejauh ini masih pandangan pribadi masing-masing. Jadi belum ada pandangan kelembagaan. Tapi, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan sekolah lima hari,” kata Fajri.
Kebijakan ini sangat penting dibicarakan bersama Komisi E, mengingat tahun ajaran baru tinggal sebulan lagi atau Juli 2025.
Namun melihat kondisi ini, Fajri menilai, terkadang lembaganya seperti dipaksa untuk menerima hasil tanpa mengetahui mekanisme.
“Nggak boleh begitu. DRPD ini harus tahu apa yang menjadi rencana kerja Pemerintah, apa programnya, bagaimana pelaksanaannya. Itu semua kan harus kita bahas bersama,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
