Menurut dia, jika negara lain tetap diwajibkan bersertifikat halal sementara produk AS dibebaskan, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan persoalan hukum.
“Kalau negara lain masuk harus pakai sertifikat halal, sementara Amerika tidak, itu tidak fair. Ini bisa jadi persoalan hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam negara hukum, kebijakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tanpa melalui perubahan atau amandemen resmi.
“Sebagai presiden dan sebagai warga negara, kita melihat undang-undang itu tidak boleh dilanggar. Kecuali dilakukan perubahan atau amandemen. Kalau tidak, ya itu melanggar undang-undang,” katanya.
Selanjutnya Nadratuzzaman dengan tegas mengatakan, “Kalau seperti itu, ya melanggar undang-undang,” pungkaspnya.
