Menurut Bahlil, Prabowo menitahkan kepadanya untuk mengecek ulang kasus pelanggaran lingkungan yang dituduhkan terhadap PTAR terkait dengan operasi tambang Martabe yang disebut-sebut turut memperparah banjir di wilayah Sumatra Utara akhir tahun lalu.
“Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional,” tuturnya.
Bahlil menggarisbawahi bahwa arahan itu semata ditujukan untuk memastikan iklim investasi dan kepastian hukum di sektor industri pertambangan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra.
“Ya kita harus fair dong, kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari [kesalahan]. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya,” tutur Bahlil.
Dia menyebut saat ini pemerintah tengah dalam proses penilaian dan penataan operasional tambang Martabe, tetapi dia enggan mengonfirmasi apakah kegiatan pertambangan di Martabe masih berlangsung saat ini atau terhenti.
“Kita lagi cross check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif [Faisol Nurofiq]. Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyallah dalam waktu dekat sudah selesai. Feeling saya sih, insyallah semuanya akan baik-baik saja,” tegas Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga memastikan pihak investor tambang Martabe tidak melakukan lobi-lobi atau pendekatan khusus yang membuat sikap pemerintah sekarang lebih melunak terkait dengan pencabutan izin PTAR.
“Enggak ada. Saya enggak pernah dilobi oleh pihak manapun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan menteri investasi, mantan pengusaha juga. Artinya, kita harus fair. Pengusaha enggak boleh mengatur negara, tetapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. […] Ini saling membutuhkan.”
Dia pun berjanji tinjauan ulang terhadap kasus izin tambang Martabe akan diselesaikan dalam waktu “tidak akan lama lagi.”
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebelumnya menuding Agincourt ikut andil dalam memperburuk dampak Siklon Senyar di Sumatra Utara, November Tahun lalu.
Alasannya, operasional tambang emas Martabe dianggap membuat air yang masuk ke tanah menjadi tidak optimal yang memperparah banjir di kawasan itu.
