PADANGSIDIMPUAN (LENSAKINI)-Ternyata, saat ini hampir seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), sedang tersandung kasus hukum.
Tak heran, kondisi tersebut menjadi salah satu pandangan Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya pada saat Nota Pengantar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di kantor DPRD, Kamis (25/9).
Pandangan fraksi yang dibacakan oleh Khoiruddin Siagian itu meminta ketegasan Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, untuk mengevaluasi kinerja OPD, sebab, banyaknya permasalahan hukum yang terjadi saat ini.
“Hampir semua OPD diperiksa oleh APH, untuk itu kami meminta Wali Kota segera lakukan evaluasi,”ujarnya pada saat membacakan pandangan fraksi.
Bahkan, fraksi gabungan itu menduga kondisi tersebut terjadi karena tidak maksimalnya peran dan fungsi Inspektur dalam mengawasi dan mendampingi para OPD agar bekerja sesuai peraturan yang berlaku.
Secara khusus, Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya tersebut meminta Letnan Dalimunthe agar mengevaluasi kinerja dari Inspektur, karena dianggap gagal.
“Bagaimana mungkin kita bisa bekerja jika kita menghadapi masalah hukum terus menerus,”tanya politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Selain itu, Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya juga menyoroti keluhan masyarakat akan antrian hemodialisa yang panjang dan potensi penyimpangan terhadap antrian.
“Kami meminta agar pihak eksekutif memantau antrian tersebut sehingga berjalan sesuai dengan pelayanan publik prima rumah sakit milik Pemkot Padangsidimpuab itu.
