Ketua Fraksi Gerindra Padangsidimpuan, M Halid Rachman mengatakan, dalam konteks perekonomian Kota Padangsidimpuan dimana investasi dan produksi lokal yang minim. Belanja pemerintahlah semestinya di harapkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Bagaimana ekonomi mau tumbuh, eksekusi belanja saja tersendat. Sisa anggaran lebih yang tidak terpakai (silpa) kita itu di kisaran Rp100 milyar, bayangkan APBD hanya Rp 890 milyaran, belum lagi belanja anggaran rutin diatas 50% dan program kegiatan pembangunan yang tak mengena bagi kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang harus dicermati, di reka ulang. Tengoklah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan bahkan cenderung turun terus,” ujarnya ketika ditemui wartawan.
Fraksi Gerindra meminta agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pekerjaan proyek-proyek yang nilai manfaat tidak ada harusnya ditunda dan mengedepankan yang lebih prioritas.
“Prioritas adalah keharusan, karena anggaran kita sangat minim. Kalau untuk seremonial kurangilah. Kan mestinya kita sebagai daerah penyangga, dan pusat ekonomi di kawasan Tabagsel harus lebih maju dan sejahtera,” paparnya.
Slogan bersinar Wali Kota Padangsidimpuan, lanjut Halid, harus memberi manfaat dan bukti nyata di tengah masyarakat.
“Bersinar itu bukan gemerlapnya kota tapi bersinarnya kehidupan masyarakatnya,” tandasnya.
Sayangnya, Pemkot Padangsidimpuan belum bisa memberikan keterangan. Sebab, Kepala Bagian Humas, Cahyo baru saja dilantik menjadi Kadis Kominfo.
