Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Hamas juga berunding dengan Indonesia dan Aljazair untuk menampung para tahanan Palestina.
Namun, Kemenlu RI dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada komunikasi resmi terkait isu tersebut. Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada kebijakan untuk hanya berhubungan dengan Palestinian National Authority dalam urusan diplomasi dan politik luar negeri terkait Palestina.
