//Pasca Reformasi Fungsi Representatif tergantikan Kepentingan Pragmatis//
Golkar dengan doktrin karya dan K
Kekaryaan adalah anomali sekaligus memiliki perjalanan penting dalam Sejarah politik Indonesia. Karena Golkar bukanlah terlahir dari basis ideologi massa, apakah nasionalis, agamais atau sosialis. Tapi,
sesungguhnya Golkar dilahirkan dari semangat teknokratif dan birokratif pembangunan.
Doktrin Karya dan Kekaryaan menjadi penegas bahwa Politik itu harus terukur dari kerja nyata, bukan retorika. Era Orde Baru memaknai kekuasaan sebagai sarana pengabdian kepada rakyat dengan Integritas yang tinggi, ditunjukkan dengan doktrin loyalitas, dedikasi dan komitmen yang tinggi, walaupun kadang pada prakteknya sering dikritik karena terlalu menonjolkan senteralisasi dan mengabaikan desenteralisasi. Terkesan Minimnya Partisifasi Rakyat dalam Pembangunan Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.
Pada usia Golkar yang ke 61 ini, tantangan semakin rumit , bagaimana Golkar bisa meneguhkan kembali doktrin itu dalam konteks demokrasi politik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, tidak akan kehilangan arah dan kebijakan dalam politik pembangunan sebagai suatu kebanggaan dalam transformasi pelayan publik yang inovatif dan konstruktif.
Saatnya Golkar kembali mengedepankan politik berbasis Karya dan Kekaryaan tidak sekedar Partai Kekuasaan. Golkar harus menjadi pilar utama demokrasi yang mampu mengatur kompetisi politik yang kualitatif secara damai dalam menyelenggarakan pemerintahan serta mampu menyalurkan jaring aspirasi Rakyat secara profesional dan Proforsional.
Apalagi saat ini berbagai survey mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Partai politik yang mampu memperjuangkan Kepentingan Rakyat semakin rendah.Artinya ada Jarak yang lebar antara Partai dan Rakyat.
Fenomena ini bukan sekedar soal Pencitraan tapi termasuk soal Fungsi dan Peran Partai dalam Partisifasi Pembangunan kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat.Golkar tidak boleh Gagal menjadi Ruang Ide , Nilai Norma dan Etika.
