Keyakinan itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam keputusan politik. Chamberlain tidak hanya mempercayai Hitler, tetapi juga berusaha membujuk Cekoslowakia agar tidak memobilisasi pasukan demi menjaga ruang negosiasi tetap terbuka.
Pada 30 September 1938, Perjanjian Munich ditandatangani, menyerahkan Sudetenland kepada Jerman Nazi dengan dalih menjaga stabilitas Eropa. Dunia menyambutnya sebagai kemenangan diplomasi, sementara di balik layar, fondasi bencana sedang disusun.
Setahun kemudian, ilusi itu runtuh sepenuhnya. Pada 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia, dan Perang Dunia II pun dimulai. Janji perdamaian yang dijunjung tinggi ternyata tidak lebih dari alat untuk membeli waktu.
Kebohongan itu berhasil bukan karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, melainkan karena tanda-tanda tersebut sengaja diabaikan.
Psikolog Paul Ekman menggunakan kisah ini untuk menjelaskan konsep willing victim, yakni kondisi ketika seseorang menjadi korban kebohongan karena secara sadar atau tidak sadar memilih untuk mempercayainya.
Chamberlain memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan ilusi perdamaian, sehingga ia menutup mata terhadap kontradiksi antara kata-kata Hitler dan realitas di lapangan.
Dalam konteks ini, kebohongan politik tidak bekerja secara sepihak, melainkan melalui kerja sama diam-diam antara penipu dan pihak yang ingin ditipu.
Fenomena serupa juga terlihat dalam diplomasi modern. Pada Krisis Rudal Kuba tahun 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Menteri Luar Negeri Soviet Andrei Gromyko duduk dalam satu ruangan dengan membawa kebenaran dan kebohongan masing-masing.
Kennedy mengetahui keberadaan rudal Soviet di Kuba melalui foto pesawat mata-mata, namun memilih untuk tidak mengungkapkannya. Di sisi lain, Gromyko secara terbuka menyangkal fakta tersebut.
Keduanya berbohong, bukan karena kehilangan kendali emosi, tetapi justru karena mampu mengendalikannya dengan sangat baik.
