LENSAKINI – Tony Blair memang bukan perdana menteri terlama dalam sejarah Inggris. Namun ia tercatat sebagai Perdana Menteri dari Partai Buruh (Labour) yang paling lama menjabat. Gaya kepemimpinannya dikenal manajerial, berbasis data, dan sangat terpusat pada eksekusi kebijakan.
Dua tahun setelah dilantik, tepatnya pada Mei 1999, Blair mulai diliputi frustrasi. Janji-janji reformasi yang ia kumandangkan sejak masa kampanye belum sepenuhnya terwujud. Bahkan sejak tahun pertama pemerintahannya, ia telah menyadari adanya jurang lebar antara apa yang dijanjikan dan apa yang benar-benar dijalankan—the gap between saying and doing—dalam implementasi manifesto Partai Buruh.
Memasuki tahun kedua, kekecewaan itu semakin nyata. Dalam sebuah forum Asosiasi Modal Ventura, Blair secara terbuka mengeluhkan bahwa ia memiliki “bekas luka di punggungnya.” Ungkapan ini bukan merujuk pada luka fisik, melainkan metafora atas tekanan, perlawanan, dan hambatan yang ia hadapi saat berupaya memodernisasi layanan publik dan mesin pemerintahan.
Blair berulang kali meluapkan kekesalannya terhadap lemahnya kontrol politik dalam memastikan birokrasi benar-benar melaksanakan kehendak pemerintah dan menghasilkan dampak nyata bagi warga. Masalah utamanya bukan pada perumusan kebijakan, melainkan pada delivery—bagaimana kebijakan itu benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat, bukan berhenti di dokumen.
Frustrasi inilah yang kemudian melahirkan gagasan tentang perlunya “tuas penggerak” pemerintahan yang lebih kuat. Dari sinilah Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU) dibentuk.
Blair menunjuk Michael Barber untuk memimpin unit baru tersebut, bahkan tanpa konsultasi penuh dengan Kementerian Keuangan (Treasury). Namun Barber tidak serta-merta menerima tawaran itu. Ia mengajukan satu syarat krusial: PMDU harus berkantor langsung di Downing Street No. 10 dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, bukan kepada Wakil Perdana Menteri John Prescott. Syarat ini akhirnya disetujui oleh Blair dan Sekretaris Kabinet, Richard Wilson.
