LENSAKINI – Di ruang ruang resmi yang dipenuhi sorot kamera dan sorak sunyi publik, ada satu hal yang hampir selalu tampil dominan selain sosok pejabat itu sendiri. Ia bukan manusia, melainkan rangkaian kata yang terdengar tinggi, teknis, dan kerap sulit dipahami oleh orang kebanyakan.
Fenomena ini bukan kebetulan. Ia muncul berulang kali setiap situasi mulai memanas, terutama ketika publik menuntut penjelasan yang jujur dan sederhana.
Alih alih menyampaikan dengan bahasa yang lugas, para pemegang otoritas justru sering memilih jalur yang berliku melalui istilah yang terasa asing di telinga sehari hari.
Di titik inilah publik mulai akrab dengan apa yang sering disebut sebagai bahasa dewa. Sebuah gaya komunikasi yang terdengar canggih, namun kerap meninggalkan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Pola ini dapat diamati dengan jelas ketika sebuah kesalahan atau kegagalan mulai terungkap. Ritme bicara berubah. Kalimat menjadi panjang. Akronim bermunculan. Istilah teknis dilontarkan tanpa jeda. Di akhir pernyataan, penjelasan terasa lengkap, tetapi pemahaman justru semakin kabur.
Fenomena ini bukan hal baru dalam dunia komunikasi politik. Pada era Perang Dingin, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menghadapi situasi yang jauh lebih genting.
Dunia saat itu berada di bawah bayang bayang ancaman perang nuklir. Ketegangan global menuntut pemerintah untuk tetap terlihat tenang sekaligus meyakinkan publik bahwa situasi terkendali.
Dalam konteks itu, bahasa menjadi alat yang sangat strategis. Seorang akademisi komunikasi, Edward Schiappa, mencatat bagaimana pemerintah menggunakan istilah teknis untuk membungkus realitas yang mengkhawatirkan. Ia menyebut praktik tersebut sebagai nukespeak.
Melalui nukespeak, ancaman yang seharusnya terasa mengerikan diubah menjadi terdengar rasional dan terukur. Salah satu contoh yang pernah disorot adalah konsep CORRTEX.
