Ditulis Oleh Prof. Ir. Agus Pakpahan, M.S., Ph.D. (Pakar Kelembagaan Pertanian dan Koperasi, Rektor IKOPIN University)
LENSAKINI – Dalam sejarah pembangunan ekonomi modern, terutama di negara-negara pascakolonial seperti Indonesia, koperasi menempati posisi yang menarik.
Dikenal sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi selalu hadir dalam konstitusi, pidato, dan program pemerintah. Namun di balik penghormatan itu, koperasi belum benar-benar diakui sebagai bidang ilmu yang berdiri sendiri.
Selama ini, pembahasan tentang koperasi berhenti pada tataran organisasi, etika, atau kebijakan, belum sampai pada upaya menjadikannya sistem pengetahuan yang utuh.
Pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi mengapa koperasi sering gagal dijalankan, melainkan mengapa ilmu tentang koperasi sendiri tidak pernah tumbuh menjadi disiplin yang kokoh.
Untuk menjawabnya, kita perlu menengok hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan pilihan peradaban yang diambil oleh suatu bangsa.
Sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa setiap bidang pengetahuan besar tumbuh mengikuti arus kekuasaan ekonomi. Ketika kapitalisme menguat di Eropa, lahirlah ilmu ekonomi modern yang mendukung logika produksi dan perdagangan bebas.
Dunia keuangan berkembang karena negara dan perusahaan besar membutuhkan sistem pengelolaan modal, utang, dan bunga. Manajemen modern tumbuh seiring munculnya industri besar yang memerlukan cara baru mengatur organisasi dan tenaga kerja.
Dalam arus itu, koperasi tidak tumbuh dari pusat kekuasaan ekonomi, melainkan dari pinggiran, dari para petani kecil dan pekerja yang berusaha bertahan hidup di tengah tekanan pasar.
Karena lahir dari kelompok yang tidak berkuasa, koperasi tidak pernah menjadi perhatian utama dunia akademik, dan dianggap sekadar pelengkap dari sistem ekonomi yang lebih besar.
