Tantangan dan Solusi Pemkot Padangsidimpuan Menghadapi Turunnya TKDD 2026

  • Bagikan

Tantangan Utama

Pertama, ketergantungan struktural terhadap transfer pusat menciptakan kerentanan fiskal.

Setiap fluktuasi TKDD akan langsung berimplikasi pada kemampuan daerah dalam menjaga kontinuitas program.

Kedua, keterbatasan kapasitas PAD menunjukkan bahwa basis pajak dan retribusi lokal belum terkelola secara optimal.

Ketiga, alokasi belanja yang rigid (didominasi belanja pegawai) mengurangi fleksibilitas daerah untuk berinovasi dalam pembangunan.

Strategi Solusi

Menurut hemat penulis, tantangan fiskal tersebut dapat direspons melalui serangkaian strategi adaptif:

1. Rasionalisasi Belanja Daerah

Rasionalisasi belanja merupakan langkah fundamental.

Belanja yang tidak esensial dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat perlu diminimalisasi.

Prinsip value for money harus ditegakkan, di mana setiap rupiah belanja publik wajib menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang nyata.

2. Penguatan PAD

Peningkatan PAD harus dilakukan melalui insentif fiskal dan reformasi regulasi yang mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal.

Optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset melalui revitalisasi BUMD dapat menjadi instrumen penting.

BUMD yang sehat bukan hanya menghasilkan dividen, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

3. Sinergi dengan K/L dan Dunia Usaha

Mengingat sebagian pembangunan ke depan akan langsung dikelola oleh K/L, maka sinergi lintas level pemerintahan menjadi krusial.

Pemkot perlu berperan sebagai fasilitator dan mitra strategis, sehingga investasi pusat dan sektor swasta dapat secara simultan memperluas basis pajak daerah.

  • Bagikan