4. Kolaborasi Eksekutif–Legislatif
Stabilitas politik daerah harus diarahkan pada produktivitas kebijakan fiskal.
Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan OPD perlu diperkuat dengan orientasi pada capaian kinerja, bukan intrik politik.
Sinergi ini dapat mendorong akses daerah terhadap insentif fiskal berbasis kinerja dari Pemerintah Pusat.
5. Reformasi Tata Kelola dan Transparansi
Reformasi tata kelola keuangan daerah perlu didorong melalui digitalisasi anggaran, partisipasi publik, dan evaluasi berkala atas efektivitas program.
Transparansi bukan sekadar tuntutan normatif, melainkan instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menekan potensi kebocoran fiskal.
Dengan kondisi TKDD yang menurun, Pemkot Padangsidimpuan dihadapkan pada ujian ketangguhan fiskal dan kapasitas tata kelola.
Tantangan ini sejatinya dapat dijadikan momentum untuk melakukan konsolidasi kebijakan fiskal daerah yang lebih berorientasi pada efisiensi, kemandirian PAD, serta sinergi pembangunan lintas aktor.
Jika strategi tersebut dijalankan secara konsisten, maka kontraksi transfer pusat tidak harus berujung pada stagnasi pembangunan, melainkan dapat menjadi pemicu transformasi fiskal menuju daerah yang lebih resilien.
