Ia mengingatkan agar kepala daerah tidak mengalokasikan anggaran secara berlebihan, terutama untuk kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
“Belanja pemerintah harus dihemat dan belanja yang dari pusat ini tepat sasaran, jangan dilebih-lebihin. Rapat kalau bisa zoom meeting saja, nggak usah di hotel. Apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali, perjalanan dinasnya juga harusnya tiga kali cukup dibikin delapan kali. Itu harus dihemat belanjanya,” tegas Tito.
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan persoalan pemborosan belanja tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kapasitas fiskal daerah. Dari 546 daerah di Indonesia, sebanyak 493 daerah atau sekitar 90 persen masih memiliki kapasitas fiskal lemah.
Hanya 26 daerah atau sekitar 5 persen yang tergolong memiliki kapasitas fiskal kuat, serta 27 daerah atau 5 persen dengan kapasitas fiskal sedang.
Kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal lemah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai belanja pemerintahannya.
