PADANGSIDIMPUAN (LENSAKINI) – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat berbasis desa. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengawalnya secara konkret.
Hal tersebut ditegaskan pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan, H. Rusydi Nasution, menanggapi terobosan kebijakan Dana Desa 2026 yang membuka ruang pembiayaan bagi koperasi desa.
Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan ini, kebijakan nasional yang mendorong Dana Desa agar tidak semata menjadi belanja sosial harus ditangkap sebagai peluang strategis oleh pemerintah kota. Rusydi menilai, Koperasi Merah Putih bukan sekedar program administratif, melainkan bagian penting dari arsitektur pembangunan ekonomi desa jangka menengah dan panjang.
“Ini bukan kebijakan biasa. Fungsi Dana Desa sekarang berkembang, tidak lagi hanya instrumen fiskal, tetapi sudah menjadi alat strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat di desa,” ujar Rusydi.
Rusydi yang pernah menduduki posisi senior vice president Bank Swasta Skala Regional menjelaskan, kehadiran KDMP sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk tidak bersikap setengah hati dalam mempersiapkan kelembagaan koperasi, mulai dari aspek administrasi, tata kelola, hingga pendampingan usaha.
“Kalau kita ingin koperasi desa benar-benar menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, maka Pemko harus serius. Jangan sampai koperasi hanya dibentuk di atas kertas, tapi tidak diberi ruang dan dukungan untuk tumbuh,” tegasnya.
Mekanisme Penyaluran Dana Desa untuk KDMP
Rusydi juga menyoroti mekanisme penyaluran Dana Desa untuk KDMP yang mensyaratkan validasi ketat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
