Menurutnya, hal itu justru menjadi peluang bagi daerah yang siap secara kelembagaan untuk memperoleh dukungan pembiayaan produktif.
“Validasi ini menunjukkan negara serius menjaga akuntabilitas. Tinggal sekarang, apakah pemerintah daerah siap menjemput peluang itu atau tidak,” katanya.
Ia menambahkan, dengan adanya skema pembiayaan tambahan hingga Rp3 miliar per koperasi melalui perbankan Himbara, KDMP memiliki potensi besar untuk menggerakkan sektor pangan, distribusi hasil pertanian, dan usaha produktif masyarakat desa. Namun potensi tersebut tidak akan maksimal tanpa sinergi lintas sektor di tingkat daerah.
“Mari kita bersinergi untuk mewujudkan kebijakan ini demi pertumbuhan ekonomi rakyat yang selama ini terpinggirkan,” ajak Rusydi, Ketua Himpunan Alumni IPB Tapsel-Padangsidimpuan dengan penuh harap.
