Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG harus bersifat menyeluruh, tidak hanya pada distribusi, tetapi juga pengawasan kualitas dan dampak lingkungannya.
“Pemkot harus total mendukung program ini. Tidak hanya soal gizi, tapi juga kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG di daerah tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah pusat dan penyedia dapur. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran strategis untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
“Kesuksesan program nasional ini di daerah tergantung juga keterlibatan dan peran Pemkot. Kita berharap kasus dan keluhan wali murid tidak terulang, dan dengan pengawasan berkala kasus serupa bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Rusydi mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Walikota Padangsidimpuan terkait persoalan tersebut. Walikota menurutnya, telah meminta laporan lengkap atas keluhan yang muncul dan berjanji melakukan langkah antisipatif.
Pemkot juga disebut akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran oleh penyedia dapur MBG.
