Di sektor energi, penggunaan teknologi tepat guna menjadi fokus. Bantuan converter kit bagi petani dan nelayan diharapkan mampu menekan biaya produksi, sekaligus meningkatkan efisiensi usaha rakyat.
Menuju Desa Mandiri dan Ekonomi Kerakyatan
Meski fokus RAPBN 2026 bergeser ke pemberdayaan ekonomi, aspek perlindungan sosial tetap dijaga. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa ditargetkan menjangkau sekitar 1,8 juta keluarga penerima manfaat, dengan basis data yang lebih presisi melalui DTSEN.
Yang membedakan, BLT Desa kini diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi. Bantuan tunai tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi jembatan menuju kemandirian melalui pelatihan, pendampingan, dan akses modal usaha.
Melalui RAPBN 2026, pemerintah sedang membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang berakar kuat di desa. Dengan Dana Desa sebesar Rp60,6 triliun dan penguatan Koperasi Merah Putih, desa diposisikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, bukan hanya penyangga kota.
Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, kapasitas aparatur desa, serta partisipasi aktif masyarakat.
Jika dikelola dengan jujur, profesional, dan inovatif, RAPBN 2026 berpotensi menjadi tonggak penting menuju desa mandiri, ekonomi rakyat yang berdaulat, dan Indonesia yang lebih adil secara sosial.
