JAKARTA (LENSAKINI) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan seluruh pemerintah daerah di Indonesia wajib mendukung penuh program strategis nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Tito di hadapan para sekretaris daerah (Sekda) dan kepala Bappeda se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).
Dalam arahannya, Tito tidak main-main. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah yang tidak mendukung atau justru menghambat pelaksanaan program strategis nasional bisa dikenai sanksi tegas, bahkan hingga diberhentikan dari jabatannya.
“Program strategis nasional wajib didukung kepala daerah. Ada sanksinya jika tidak mendukung. Jika program strategis nasional tidak berjalan karena kepala daerahnya, maka kepala daerah bisa diberhentikan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara.
Tito menegaskan, program strategis nasional merupakan amanat langsung Presiden Prabowo yang harus menjadi prioritas daerah. Di antara program unggulan tersebut adalah Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta Cek Kesehatan Gratis.
Berdasarkan Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki kewajiban melaksanakan PSN.
