Pemerintah pusat berperan mengatur arah alokasi dana, pemerintah daerah memegang kepemilikan aset, pihak mitra bertanggung jawab pada pembangunan, sementara koperasi menjalankan kegiatan operasional.
Meski demikian, kebijakan ini juga memiliki sejumlah konsekuensi. Keterlibatan Dana Desa dalam pembiayaan berpotensi mempersempit ruang fiskal di tingkat desa. Selain itu, karena aset tidak dimiliki langsung oleh koperasi, insentif bisnis bagi pengelola dinilai bisa menjadi terbatas.
Di sisi lain, percepatan pembangunan yang didorong dari pusat belum tentu sepenuhnya selaras dengan kebutuhan spesifik di tingkat lokal. Hal ini menimbulkan risiko aset yang dibangun tidak optimal dalam pemanfaatannya.
Pada akhirnya, kebijakan ini menegaskan peran negara sebagai pengarah utama dalam alokasi modal pembangunan desa. Sementara koperasi tetap menjadi penggerak di lapangan, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kualitas eksekusi serta terbentuknya pasar yang mampu menopang keberlanjutan proyek.
