Pertemuan dengan DPRD tersebut sekaligus memperlihatkan arah kepemimpinan AKBP Anton yang menempatkan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi sebagai bagian dari penguatan pelayanan kepolisian.
“DPRD menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, sedangkan Polri menjalankan tugas pemeliharaan keamanan serta penegakan hukum,” tegasnya.
AKBP Anton juga membuka ruang bagi DPRD untuk menyampaikan masukan terhadap pelayanan Polres Tapanuli Selatan. Evaluasi dari masyarakat dan lembaga perwakilan dinilainya penting agar kepolisian tidak bekerja dalam ruang tertutup.
“Kami siap menerima kritik yang objektif. Bagi kami, masukan bukan gangguan, tetapi bahan untuk memperbaiki pelayanan dan memastikan kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Tampak rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Tapanuli Selatan H. Rahmat Nasution, S.Sos., Wakil Ketua I H. Abdul Basith Dalimunthe, S.H., Wakil Ketua II H. Borkat, S.Sos., M.M., serta para ketua fraksi.
Begitu pula Kapolres tampak didampingi Kasat Intelkam AKP Oloan Lubis, S.H., M.H., Kasat Narkoba AKP Philip Purba, S.H., Kasat Reskrim IPTU Bontor D. Sitorus, S.H., M.H.
Selanjutnya terlihat juga Kasat Lantas IPTU James Sihombing, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat Polres Tapanuli Selatan lainnya.
