Menurut Kasatreskrim, penyidik juga akan berkoordinasi dengan Dinas Metrologi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memastikan volume BBM jenis solar yang diamankan. Selain itu, pemeriksaan terhadap ahli dari BPH Migas juga akan dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara.
IPTU B.D. Sitorus menegaskan, Polres Tapanuli Selatan terus berkomitmen menindak setiap bentuk penyalahgunaan BBM subsidi. Menurutnya, solar subsidi harus digunakan sesuai peruntukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
“Prinsipnya, setiap informasi dan fakta yang ditemukan akan ditindaklanjuti secara profesional,” tegasnya.
Ia juga menyebut, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk masyarakat. Informasi dari publik, kata dia, menjadi bagian penting dalam membantu kepolisian mencegah terjadinya penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
“BBM subsidi ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pengawasannya harus dilakukan bersama,” tegasnya mengakhiri.
Untuk diketahui perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang pengadaan serta pendistribusiannya berada dalam pengawasan pemerintah.
Dugaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
