PADANGSIDIMPUAN (LENSAKINI) – Proses seleksi jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta bayang-bayang kasus hukum yang sempat menjerat sejumlah kepala dinas pada periode sebelumnya, H. Rusydi Nasution, salah satu pimpinan DPRD Padangsidimpuan, menyampaikan peringatan tegas.
“Kita tidak boleh lagi kecolongan. Ini bukan sekedar mengisi jabatan, tetapi menentukan arah birokrasi ke depan,” ujar Rusydi, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan.
Politikus Kota Padangsidimpuan ini menegaskan, proses seleksi kali ini harus benar-benar bersih dari praktik titipan maupun kepentingan politik. Menurutnya, publik sudah cukup kecewa dengan berbagai persoalan hukum yang mencoreng wajah pemerintahan daerah.
“Jangan sampai yang dipilih nanti hanya kuat di belakang layar, tetapi lemah dalam integritas. Kita membutuhkan figur yang berani bekerja jujur, bukan yang sekadar pandai bermain aman,” katanya.
Dalam situasi anggaran yang serba efisien, DPRD justru menilai pentingnya menghadirkan pejabat yang adaptif dan profesional. Efisiensi, lanjut dia, tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas proses seleksi.
“Jika seleksi dilakukan secara asal-asalan, risikonya jauh lebih besar. Kita bisa kembali berhadapan dengan persoalan hukum, dan itu jelas merugikan daerah,” ujarnya.
