Dalam kesepakatan yang dicapai, DPRD juga menyampaikan sejumlah program yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat akan tetap dijalankan. Di antaranya dukungan anggaran untuk sektor pertanian, nelayan, hingga beasiswa bagi korban bencana.
“Kalau poin-poin yang pro rakyat lah. Misalnya penanganan bencana itu untuk pertanian untuk nelayan hingga beasiswa juga akan dianggarkan. Termasuk untuk kami yang tadinya digembosi atau dipreteli, hak-hak kami sudah dikembalikan termasuk pokir-pokir supaya dilaksanakan nanti 2007, gitu,” sebutnya.
Kesepakatan tersebut diharapkan tidak hanya mengakhiri konflik politik, tetapi juga mempercepat penyelesaian persoalan yang lebih besar di Tapteng, terutama penanganan dampak bencana banjir yang masih dirasakan masyarakat.
“Karena sampai hari ini (masalah bencana) bisa dibilang belum tertangani termasuk rumah rusak lah. Itu kan ada 18.000 rumah untuk masyarakat. Tapi sampai saat ini baru satu titik yang dilaksanakan pekerjaannya. Padahal di wilayah lainnya seperti Sibolga sudah bagi bagi sertifikat,” jelasnya.
Sebelumnya, wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu muncul setelah lima partai politik di DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, menyampaikan sejumlah kritik terkait tata kelola pemerintahan, serapan anggaran, serta penanganan bencana.
