TAPANULI TENGAH (LENSAKINI) – Ketegangan politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang sempat mengarah pada wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu akhirnya menemukan titik terang.
Setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, DPRD Tapteng memutuskan tidak melanjutkan langkah pemakzulan dan memilih menyelesaikan persoalan melalui jalur kesepakatan politik.
Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, menyebut rencana pemakzulan sebelumnya masih sebatas wacana yang memiliki proses panjang apabila dilanjutkan.
“Sebenarnya pemakzulan kan masih wacana aja situ. Dan itu kan masih panjang tahap-tahapnya kalau berproses pun itu,” kata Joneri Sihite.
Menurut Joneri, persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh miskomunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Kedua pihak kemudian melakukan pembicaraan bersama tim anggaran Pemkab Tapteng untuk mencari solusi atas sejumlah tuntutan DPRD.
“Jadi, ya kalau ada miskomunikasi aja di sini. Kemarin kita sudah ada win-win solution sama pihak ketua anggaran yaitu yang diwakili oleh Sekda. Jadi hak hak kami akan dikembalikan termasuk pokok pikiran kami akan dijalankan,” jelasnya.
Konflik tersebut sebelumnya bermula dari adanya pemangkasan sejumlah hak DPRD, mulai dari tunjangan komunikasi, fasilitas rumah, kendaraan, hingga perjalanan dinas.
Kebijakan itu dilakukan pemerintah daerah dengan alasan efisiensi anggaran di tengah bencana banjir yang melanda wilayah Tapteng.
Namun, DPRD menilai pemangkasan tersebut mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan pemerintah daerah.
“Jadi itu sempat ada pemotongan termasuk pemotongan anggaran-anggaran kami. Anggaran untuk komunikasi, terus hak apa untuk perumahan, transportasi, dan lain-lainnya. Itu kurang lebih sekitar 35%. Itu sempat dipotong bupati selama beberapa bulan lah sampai bulan ini. Sejak bencana itulah dipotong anggaran kami demi efisiensi,” jelasnya.
