Ketum IMM Kritisi Rapat Sejumlah Anggota DPRD dan OPD Sidimpuan di Medan

  • Bagikan
Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tapanuli Selatan Padangsidimpuan, Tobat Wahyudi, kritisi kebijakan anggota DPRD dan OPD Sidimpuan yang menggelar rapat di luar daerah (foto/ist)

PADANGSIDIMPUAN-Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tapanuli Selatan Padangsidimpuan, Tobat Wahyudi Nasution, kritisi kebijakan sejumlah anggota DPRD dan OPD Sidimpuan yang menggelar rapat di luar daerah (Medan).

“Apa Urgensinya, jangan jadikan APBD beban rakyat”ungkapnya kepada wartawan ketika ditemui.

Ia menilai, DPRD dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan harus menjelaskan secara terbuka alasan rapat tersebut tidak dilakukan di daerah sendiri.

Tanpa penjelasan yang transparan, kata Tobat, masyarakat berhak mempertanyakan apakah penggunaan APBD dalam kegiatan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan atau justru hanya menjadi rutinitas birokrasi yang membebani keuangan daerah.

“Rakyat berhak tahu apa urgensinya. Jangan sampai APBD yang berasal dari uang masyarakat digunakan untuk kegiatan yang manfaat dan alasan pelaksanaannya tidak dijelaskan secara terbuka. Pemerintah dan DPRD harus mampu membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar untuk kepentingan publik,”tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kritik tersebut bukan semata-mata mempersoalkan lokasi rapat, melainkan menyangkut komitmen penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurutnya, apabila pembahasan Ranperda dapat dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan tanpa mengurangi kualitas pembahasan, maka pelaksanaan rapat di luar daerah patut dipertanyakan dari perspektif etika publik.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa perjalanan dinas lebih diutamakan daripada semangat membangun daerah. Kepercayaan masyarakat akan tergerus apabila penggunaan anggaran tidak disertai alasan yang jelas dan hasil yang dapat dirasakan publik,” katanya.

Tobat juga mengingatkan bahwa pejabat publik memegang amanah untuk mengelola uang rakyat secara hemat, efektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi manfaat maupun urgensinya.

  • Bagikan