Karena itu, Rusydi mendorong Pemko di bawah kepemimpinan Wali Kota Letnan Dalimunthe untuk memperkuat PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah serta perbaikan tata kelola pemungutan. Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemko yang saat ini menempatkan penguatan PAD sebagai salah satu prioritas.
“Kita harus jujur melihat kondisi fiskal daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup besar. Karena itu PAD harus diperkuat, tetapi tanpa membebani masyarakat. Potensi ekonomi daerah dan aset yang ada harus dikelola lebih optimal,” katanya.
Rusydi menegaskan DPRD akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi tidak mengorbankan program prioritas.
“Kita mendukung Wali Kota dalam menjaga fiskal daerah. Tetapi DPRD juga akan memastikan efisiensi tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dasar atau menunda program yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, ketahanan fiskal menjadi semakin penting karena pemerintah daerah tetap dituntut membiayai berbagai kebutuhan, termasuk penanganan bencana, pembangunan Huntap, pendidikan melalui Sekolah Rakyat, kesehatan dan pelayanan publik.
“Ukuran keberhasilan pengelolaan APBD bukan hanya anggarannya terserap, tetapi apakah uang rakyat mampu menghasilkan manfaat dan menggerakkan ekonomi. Kita ingin Padangsidimpuan tidak hanya mampu bertahan di tengah efisiensi, tetapi juga memiliki fiskal yang lebih kuat ke depan,” pungkas Rusydi.
