Menurut fraksi, penggabungan tidak semata-mata bertujuan mengurangi jumlah OPD, tetapi untuk membentuk birokrasi yang lebih efektif dan fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain penataan kelembagaan, fraksi turut menekankan penerapan sistem meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.
Penempatan pejabat diminta berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja, bukan karena kedekatan atau pertimbangan nonprofesional.
Fraksi menilai struktur organisasi yang tepat harus didukung aparatur yang memiliki kemampuan sesuai jabatan.
Dengan demikian, koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih baik, duplikasi program dapat dicegah, dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat.
