“Umumnya kabupaten/kota di Sumut mengalokasikan belanja operasi di kisaran 61,68%. Sedangkan porsi belanja operasi Padangsidimpuan (83,92%) terhitung jauh lebih tinggi,” tuturnya.
Tentunya sebut Apriyadi,
kondisi itu menunjukkan beban belanja rutin pegawai di Padangsidimpuan cukup besar. Porsi belanja modal lebih rendah, ditambah alokasi proyek fisik Padangsidimpuan yang hanya 5,39%.
“Angka tersebut tentunya berada di bawah rata-rata kabupaten/kota se-Sumut yang menyentuh angka 10,93%, ” imbuhnya.
Kondisi ini memang dipengaruhi juga oleh kebijakan refocusing anggaran akibat pemotongan dana transfer pusat di pertengahan tahun 2025. Namun, ia menambahkan bahwa selama struktur APBD kota masih seperti itu, kecil harapan Sidimpuan akan lebih makmur dan sejahtera.
“Oleh karna itu perlu melakukan transformasi struktur APBD secara bertahap,” terang Sekretaris Fraksi Gabungan, Gerindra, Demokrat dan Perindo ini.
