PADANGSIDIMPUAN-Sekjen Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan, Apriyadi Harahap menilai, pertumbuhan ekonomi di Kota Salak tersebut mandek.
Kondisi tersebut terjadi akibat terkurasnya belanja operasi. Hal itu bisa dilihat dari Portal Evaluasi Keuangan Daerah PRP2 Sumut alokasi anggaran belanja pasca-perubahan (P-APBD 2025) Kota Padangsidimpuan disesuaikan menjadi Rp868,25 miliar.
“Belanja operasi didominasi secara mutlak dengan porsi 83,92% (Rp728,63 miliar). Komponen utama dari pos ini mencakup Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN) sebesar Rp343,13 miliar serta belanja barang dan jasa dinas,”ungkapnya.
Sedangkan untuk belanja transfer kata Apriadi, porsi terbesar kedua yaitu 10,27% (Rp89,16 miliar) untuk penyaluran dana ke tingkat pemerintahan di bawahnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, untuk belanja modal berada di angka 5.39% (Rp46,80 miliar) yang dikhususkan untuk pembangunan aset fisik dan proyek infrastruktur daerah. Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan sebesar 0,42% Rp3,65 miliar untuk penanganan kondisi darurat atau bencana.
Dijelaskannya, apabila dibandingkan dengan rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, karakteristik serapan anggaran Kota Padangsidimpuan memiliki keunikan tersendiri. Dimana, struktur belanja operasi lebih tinggi dibandingkan rata-rata gabungan kabupaten/kota se-Sumut.
