Dari simulasi sementara, pengurangan penerima manfaat pada kelompok SMA kelas atas berpotensi memangkas sekitar 8 juta penerima.
Meski demikian, BGN menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Itu baru salah satu contoh yang sedang kami exercise. Dari simulasi sementara, jumlah penerima manfaat dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Namun kami tidak menghilangkan esensi intervensi gizi yang dilakukan pemerintah. Refocusing ini diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien,” jelasnya.
Agustina menyebut, angka final penerima manfaat maupun jumlah pengurangan masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah masih menghitung ulang kebutuhan program bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Saat ini kami masih melakukan exercise dan pembahasan bersama Kementerian Keuangan serta Bappenas, sehingga angkanya belum final. Namun yang jelas akan ada efisiensi lagi,” jelasnya.
Evaluasi jumlah penerima manfaat ini juga akan berdampak pada kebutuhan anggaran MBG ke depan. Sebelumnya, pagu indikatif BGN pada 2027 disebut berada di kisaran Rp270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat. Namun, angka tersebut masih berpeluang berubah seiring proses refocusing yang sedang berjalan.
Pemerintah menegaskan, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan bantuan gizi tidak melebar ke kelompok yang secara ekonomi dinilai lebih mampu. Dengan begitu, program MBG diharapkan tetap menjaga tujuan utama, yakni memperbaiki gizi masyarakat melalui sasaran penerima yang lebih fokus.
“Yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kami masih meng-exercise berapa yang bisa kita efisiensikan lagi. Tujuannya supaya intervensi gizi tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus,” tutupnya.
